VISI MISI

Visi Kepala Desa TANJANG adalah ;” Noto Deso Lan Mbangun Deso Bersama Msyarakat

 

Pasal 5

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana dimaksud Pasal 4, Kepala Desa TANJANG mempunyai misi sebagai berikut :

  1. Melakukan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya;
  2. Menginformassikan pembangunan secara terbuka kepada masyarakat;
  3. Memberdayakan lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan secara maksimal;
  4. Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh masyarakatsesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing;
  5. Memelihara hasil pembangunan sebelumnya dan mengupayakan membangun sarana dan prasarana baru yang bermanfaat bagi masyarakat yang menyangkut bidang pertanian, bidang transportasi, bidang kesehatan, bidang keagamaan, bidang pendidikan,bidang pemukiman dan lain-lainnya sesuai dengan kemampuan desa dan sumber-sumber dana yang lain dengan melibatkan peran serta masyarakat, orang-orang yang ahli dalam bidangnya, tokoh masyarakat, lembaga desa, tokoh agama dan pemuda serta kaum perempuan;
  6. Menggalakkan kembali kegiatan-kegiatan kepemudaan baik dalam bidang olahraga, seni, keagamaan, dan lain-lain sehingga terbentuk pemuda yang sehat berprestasi, terampil, taqwa, jujur, cerdas dan berkualitas;
  7. Mengupayakan meringankan beban para duafa’, anak yatim, fakir miskin melalui santunan, perbaikan tempat tinggal dan bantuan sosial lainya secara adil;
  8. Menciptakan hubungan kemasyarakatan baik antar warga Desa Tanjang maupun antar warga Desa Tanjang dan sekitarnya, sehingga tercermin suasana yang damai, tentram, jauh dari dendam kesumat;
  9. Melanjutkan dan memelihara tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma budaya, norma masyarakat dan norma agama, contohnya bersih desa atau sedekah bumi dengan menanggap ketoprak atau yang lain yang dikehendaki masyarakat;
  10. Untuk menunjang sebagian dari misi tersebut saya memberikan 50% dari gaji/bengkok Kepala Desa Tanjang yang saya serahkan kepada desa atau masyarakat Desa Tanjang.

 

BAB IV

 

RPJM DESA TANJANG

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Pasal 6

 

  • Pembangunan Desa dilaksanakan guna peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  • Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan untuk :
  1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa.
  2. Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat.
  3. Pembangunan infrastruktur desa.
  4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa.
  5. Peningkatan perekonomian rakyat.
  6. Dan lain sebagainya.

 

 

Bagian Kedua

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 7

Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain:

  1. penetapan dan penegasan batas Desa;
  2. pendataan Desa;
  3. penyusunan tata ruang Desa;
  4. penyelenggaraan musyawarah Desa;

 

(1) Penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf d  adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. penataan Desa;
  2. perencanaan Desa;
  3. kerja sama Desa;
  4. rencana investasi yang masuk ke Desa;
  5. pembentukan BUM Desa;
  6. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
  7. kejadian luar biasa.

(3) Musyawarah Desa diselenggarakan paling lambat satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

  1. pengelolaan informasi Desa;
  2. penyelenggaraan perencanaan Desa;
  3. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
  4. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
  5. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
  6. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

 

Bagian Ketiga

Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa

Pasal 8

 

Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:

 

  1. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:
  2. tambatan perahu;
  3. jalan pemukiman;
  4. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
  5. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
  6. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
  7. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
  8. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
  9. air bersih berskala Desa;
  10. sanitasi lingkungan;
  11. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu, perumahan bidan desa dan
  12. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

 

  1. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
  2. taman bacaan masyarakat;
  3. pendidikan anak usia dini;
  4. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  5. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
  6. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

 

  1. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
  2. pasar desa.
  3. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
  4. penguatan permodalan BUM Desa;
  5. pembibitan tanaman pangan;
  6. penggilingan padi dan halaman untuk jemur padi;
  7. lumbung Desa;
  8. kolam ikan dan pembenihan ikan;
  9. kandang ternak;
  10. instalasi biogas;
  11. mesin pakan ternak;
  12. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

 

  1. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  2. penghijauan;
  3. perlindungan mata air;
  4. pembersihan daerah aliran sungai;
  5. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

 

Bagian Keempat

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Pasal 9

 

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

  1. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  2. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  3. pembinaan kerukunan umat beragama;
  4. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  5. pembinaan lembaga adat;
  6. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
  7. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

 

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

 

  1. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
  2. pelatihan teknologi tepat guna;
  3. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
  4. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
  5. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  6. kelompok usaha ekonomi produktif;
  7. kelompok perempuan,
  8. kelompok tani,
  9. kelompok masyarakat miskin,
  10. kelompok nelayan,
  11. kelompok pengrajin,
  12. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
  13. kelompok pemuda;dan
  14. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

 

 

Pasal 11

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) TANJANG merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

 

 

BAB V

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

 

 

(1) Masyarakat Desa dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa mulai pada tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pelaksanaannya.

(2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

(3) Pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan dengan cara :

  1. menjadi tim verifikasi,
  2. menjadi tenaga ahli,
  3. memberikan masukan demi kebaikan dan kemajuan pelaksanaan pembangunan di desanya.
Facebook Comments